Lonjakan harga beras yang kini terjadi di 214 daerah di Indonesia juga berdampak pada Kalimantan Tengah. Menyikapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah, termasuk di Kalteng, untuk memperkuat peran dalam mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan Perum Bulog.
Mendagri menegaskan, dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sangat penting agar beras SPHP benar-benar sampai ke masyarakat. “Kepala daerah harus memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar. Ini langkah strategis untuk menekan inflasi pangan,” ujarnya.
Kalteng Termasuk Daerah Terdampak
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga pekan keempat Agustus 2025, harga beras di 214 kabupaten/kota mengalami kenaikan. Sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah pun tidak luput dari tren tersebut. Kondisi ini menuntut intervensi cepat agar harga tidak terus melonjak dan menekan daya beli masyarakat.
Penyaluran SPHP di Pasar Rakyat dan Ritel
Untuk mempercepat stabilisasi, pemerintah menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP secara nasional hingga Desember 2025. Di Kalteng, beras SPHP didistribusikan melalui pasar rakyat, operasi pasar murah yang digelar oleh pemerintah daerah, hingga jaringan ritel modern.
Bulog Divre Kalteng bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Diskominfosantik juga aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui perbedaan harga beras SPHP dengan harga beras komersial di pasaran.
Harga SPHP Lebih Murah
Di Kalimantan, harga beras SPHP dipatok lebih rendah dibanding Harga Eceran Tertinggi (HET). Misalnya, di zona 2 (termasuk Kalteng), harga SPHP berada di kisaran Rp13.100/kg, sedangkan HET Rp14.000/kg. Selisih harga ini diharapkan mampu menekan harga pasar sekaligus menjaga keterjangkauan bagi masyarakat.
Dukungan Pemda Sangat Diharapkan
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalteng diimbau untuk proaktif menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serta memfasilitasi distribusi SPHP hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Langkah ini sejalan dengan arahan Mendagri agar pemda turut mengawal stabilisasi harga kebutuhan pokok.
“Sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan stakeholder lain di Kalimantan Tengah sangat menentukan keberhasilan program ini,” tegas Mendagri.
