KLIKKALTENG,Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak sekadar mengejar realisasi anggaran, melainkan memastikan belanja daerah benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar habis dalam laporan,” tegas Mendagri.
Kemendagri mencatat, masih ada daerah yang belanjanya lebih banyak untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau belanja non-produktif. Hal ini dinilai menghambat upaya percepatan pembangunan.
Untuk itu, pemda diminta lebih selektif dalam merancang APBD. Program yang tidak relevan harus dikurangi, sementara sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar mendapat prioritas utama.
Selain itu, kualitas belanja juga diukur dari seberapa besar manfaatnya dalam menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kemendagri berkomitmen terus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemda agar tata kelola keuangan lebih akuntabel dan tepat sasaran.
