KLIKKALTENG, Jakarta — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo mendorong agar pemerintah pusat melakukan evaluasi kebijakan fiskal nasional, terutama menyikapi penurunan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dirasakan oleh banyak daerah.
Menurut Edy Pratowo, penurunan alokasi terjadi secara signifikan di wilayah Kalimantan sebagai contoh, Kalteng mengalami penurunan sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan 46 persen, dan Kalimantan Timur hingga 73 persen.
“Penurunan ini nyata terjadi, dan banyak program pembangunan yang berpotensi tertunda,” ungkap Edy.
Wagub juga menyoroti bahwa mekanisme pembagian DBH belum mencerminkan kontribusi ekonomi riil dari daerah penghasil sumber daya alam. Ia mencontohkan Kalimantan Timur yang dianggap menghasilkan banyak, namun menerima DBH yang relatif kecil dibanding provinsi non-penghasil.
Meski demikian, Edy menegaskan bahwa Kalteng tidak berniat menuding, melainkan mengajak dialog konstruktif agar kebijakan fiskal lebih adil dan mendukung pembangunan merata di seluruh wilayah.
Dalam rapat koordinasi antara Pemprov Kalteng dengan Kementerian Keuangan RI, pihak pusat menyatakan akan mengevaluasi ulang kebijakan transfer dana daerah di awal tahun 2026.
Edy Pratowo berharap agar evaluasi tersebut mempertimbangkan kondisi nyata di daerah, sehingga tak ada daerah yang “tertinggal” karena kebijakan fiskal yang timpang. Ia juga menyatakan dukungan penuh provinsi terhadap kebijakan nasional yang berpihak pada pemerataan.
“Melalui dialog terbuka antara pusat dan daerah, diharapkan kebijakan fiskal ke depan mampu menjaga keseimbangan dan keadilan pembangunan nasional,” pungkas Edy.
