KLIKKALTENG, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah kolaboratif dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (4/11/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86 persen secara tahunan (Year on Year) masih berada pada level aman dan terkendali.
Meski sedikit meningkat dibanding bulan sebelumnya, Mendagri menilai angka tersebut masih dalam target toleransi 2,5 persen ±1 persen, yang berarti tetap menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen.
“Inflasi ini masih aman. Tidak terlalu tinggi yang merugikan masyarakat, dan tidak terlalu rendah yang menghambat produktivitas produsen,” ujar Mendagri dalam arahannya.
Menurut Tito, pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah (Pemda). Ia meminta seluruh kepala daerah untuk melakukan pemantauan harga secara rutin, memperkuat tim pengendalian inflasi daerah (TPID), dan menyiapkan langkah antisipasi menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang kerap mendorong kenaikan harga pangan.
“Daerah harus segera menyiapkan strategi. Jangan menunggu harga naik dulu baru bergerak,” tegasnya.
Tito juga meminta agar Pemda menahan diri untuk tidak menaikkan tarif layanan publik seperti air minum dan transportasi daerah menjelang akhir tahun. Menurutnya, kebijakan yang sensitif terhadap kondisi masyarakat sangat dibutuhkan demi menjaga daya beli.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas perhiasan, cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar menjadi penyumbang utama inflasi Oktober 2025.
Mendagri menjelaskan, lonjakan harga emas dan perhiasan lebih disebabkan oleh kondisi global, bukan faktor domestik. “Kenaikan harga emas dunia bersifat eksternal, tapi tetap berpengaruh terhadap inflasi nasional karena masuk kategori inflasi inti (core inflation),” jelasnya.
Kondisi tersebut, menurut Tito, justru menunjukkan daya beli masyarakat yang masih terjaga, karena masyarakat mampu membeli barang-barang non-pokok seperti emas, meskipun tetap perlu diwaspadai agar tidak berlanjut terlalu lama.
Selain pengendalian inflasi, Rakor juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Nasional Tiga Juta Rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tito mengingatkan agar daerah tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengoptimalkan pendanaan dan lahan pembangunan.
“Pemda harus tanggap dan cepat menangkap program strategis nasional. Ini bukan hanya soal perumahan, tapi juga menyangkut pengendalian sosial dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari upaya menjaga inflasi, pemerintah juga terus memperkuat subsidi energi, operasi pasar murah, dan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar harga bahan pokok tetap stabil.
Tito menyebut, sinergi antarlembaga dan daerah menjadi faktor utama untuk memastikan tidak ada daerah yang mengalami lonjakan harga ekstrem menjelang akhir tahun.
Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyinggung peran Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi strategis penyangga pangan nasional. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat produksi beras dan hortikultura agar dapat berkontribusi menekan harga pangan secara nasional.
“Kalimantan Tengah punya potensi besar di sektor pangan. Kita harapkan dapat menjadi penopang pasokan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga,” tambahnya.
Dengan inflasi yang masih terkendali dan strategi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintah optimistis mampu menjaga kestabilan harga hingga pergantian tahun.
“Kunci kita adalah koordinasi, kolaborasi, dan komitmen bersama untuk melindungi kesejahteraan masyarakat,” tutup Tito.
