KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat disiplin dan kinerja aparatur melalui pengawasan langsung di lapangan. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, melakukan peninjauan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan optimalisasi sistem kerja Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).
Kegiatan yang berlangsung pada 9–10 April 2026 di Palangka Raya tersebut menyasar berbagai instansi strategis, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, hingga Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam peninjauan tersebut, Linae menegaskan bahwa disiplin ASN menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Kedisiplinan ASN harus menjadi perhatian bersama. Kehadiran tepat waktu dan komitmen dalam bekerja adalah bentuk tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya di Palangka Raya, Jumat (10/4/2026).
Selain aspek kedisiplinan, Pj Sekda juga menyoroti pentingnya efektivitas sistem kerja hybrid (WFO/WFH), termasuk efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Menurutnya, pengaturan ruang kerja yang tepat dapat mencegah pemborosan anggaran, khususnya penggunaan listrik.
“Kita ingin pola kerja yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien. Penggunaan ruang kerja harus diatur dengan baik,” tambahnya.
Tak hanya itu, Linae juga menekankan peran strategis ASN dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Ia mendorong seluruh aparatur untuk aktif menyampaikan informasi pembangunan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
“ASN harus mampu menjadi penyambung informasi pemerintah yang akurat dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Kegiatan ini turut melibatkan Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat, dengan fokus pada penguatan pengawasan internal serta peningkatan budaya kerja profesional di lingkungan Pemprov Kalteng.
Pemprov Kalteng berkomitmen menjadikan kegiatan monitoring ini sebagai agenda rutin, guna memastikan konsistensi disiplin ASN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan efisien.
