KLIKKALTENG, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai kondisi inflasi nasional pada Januari 2026 masih dalam kategori terkendali. Hal tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year Januari 2026 berada di angka 3,55 persen, sementara secara month to month justru terjadi deflasi sebesar 0,15 persen. Mendagri menegaskan, kondisi ini menunjukkan tidak adanya tekanan harga yang signifikan di tingkat konsumen.
“Deflasi bulanan menjadi indikator positif bahwa pasokan dan distribusi barang berjalan baik. Ini hasil kerja bersama antara pusat dan daerah,” kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa kenaikan inflasi tahunan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor non-pangan, terutama penyesuaian tarif listrik pada sektor perumahan. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru memberikan kontribusi terhadap penurunan inflasi.
Meski demikian, Mendagri meminta seluruh kepala daerah dan perangkat daerah terkait tetap aktif memantau perkembangan harga di wilayah masing-masing. Langkah antisipatif diperlukan untuk mencegah kenaikan harga pangan strategis, terutama menjelang periode cuaca ekstrem.
Dalam arahannya, Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk optimalisasi operasi pasar, pemanfaatan data harga harian, serta penguatan produksi pangan lokal.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara reaktif. Daerah harus bergerak lebih cepat dan terukur,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran perangkat daerah se-Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi nasional.
