KLIKKALTENG, Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa peran humas kini menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital. Kecepatan merespons isu dan ketepatan menyampaikan data dinilai sebagai senjata utama negara dalam menghadapi disinformasi yang kian masif.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat memberikan arahan dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026). Forum ini diikuti oleh para pejabat humas kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Menurut Meutya, perubahan lanskap komunikasi publik menuntut humas pemerintah tidak lagi bekerja dengan pola lama. Informasi resmi negara harus hadir lebih cepat dari isu liar yang beredar di ruang digital.
“Ketika negara terlambat bicara, ruang publik akan diisi oleh narasi lain yang belum tentu benar. Di situlah disinformasi tumbuh dan membentuk persepsi publik,” tegas Meutya.
Ia menekankan bahwa kualitas komunikasi publik tidak semata ditentukan oleh kelengkapan pesan, melainkan oleh sejauh mana informasi tersebut dipahami masyarakat. Oleh karena itu, humas pemerintah dituntut mampu menyederhanakan pesan kebijakan tanpa menghilangkan substansi.
Lebih lanjut, Meutya menyebut komunikasi publik saat ini merupakan bagian dari kepemimpinan strategis. Citra pemerintah dan keberhasilan program pembangunan sangat dipengaruhi oleh konsistensi narasi yang dibangun secara kolektif oleh seluruh unsur humas negara.
Dalam menghadapi disinformasi yang bergerak cepat dan terorganisir, Menkomdigi juga mendorong penguatan kolaborasi lintas lembaga. Sinergi antarhumas dinilai jauh lebih efektif dibandingkan bekerja secara parsial dan sektoral.
“Disinformasi bekerja secara berjejaring. Maka humas pemerintah juga harus saling menguatkan, berbagi data, dan merespons isu secara terkoordinasi,” ujarnya.
Selain kolaborasi, penguatan basis data menjadi perhatian utama. Meutya menegaskan bahwa kesiapan data akan menentukan kecepatan respons humas dalam menjawab isu strategis yang berkembang di masyarakat.
Menutup arahannya, Menkomdigi mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk menjaga satu tujuan bersama dalam membangun kepercayaan publik, meskipun disampaikan melalui berbagai gaya komunikasi.
“Boleh berbeda gaya, tapi narasi negara harus satu. Humas hari ini adalah wajah negara di ruang publik digital,” pungkasnya. (Sumber: Kemkomdigi)
