Upaya pemerintah dalam membenahi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi mulai menunjukkan hasil nyata. Uji coba digitalisasi bansos yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memperkuat tata kelola data sosial secara nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, transformasi digital bansos bukan sekadar perubahan sistem, melainkan langkah strategis membangun budaya keterbukaan data di semua lini pemerintahan. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan program ini ke depan.
“Hasil piloting di Banyuwangi menunjukkan data yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini menjadi fondasi penting sebelum kita memperluas ke seluruh Indonesia,” ujar Gus Ipul dalam sosialisasi Digitalisasi Bansos dan Peran Pemerintah Daerah di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Berdasarkan hasil uji coba, tingkat exclusion error penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula mencapai 77,7 persen berhasil ditekan menjadi 28,2 persen setelah integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menargetkan angka kesalahan ini dapat ditekan hingga di bawah 10 persen melalui perluasan digitalisasi bansos.
Gus Ipul menjelaskan, sistem digital membuka ruang partisipasi publik dalam pemutakhiran data. Masyarakat kini dapat mengajukan sanggahan dan perbaikan data secara langsung melalui berbagai kanal, mulai dari aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, hingga layanan pusat aduan. Mekanisme ini dinilai mampu mengurangi konflik sosial di tingkat desa serta memberi kepastian bagi pendamping sosial.
Selain itu, digitalisasi bansos juga didukung teknologi biometrik untuk memastikan keaslian data penerima. Langkah ini sekaligus menjadi sarana edukasi masyarakat agar lebih sadar pentingnya menjaga identitas administrasi dan tidak menyalahgunakan dokumen kependudukan.
Ke depan, pemerintah berencana memperluas piloting digitalisasi bansos ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi, dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut mengajak seluruh kepala daerah untuk bersinergi dan menjadikan program ini sebagai bagian dari agenda besar transformasi layanan publik nasional.
Pemerintah menargetkan proses uji coba nasional ini mulai berjalan pada Februari dan rampung pada Juli 2026, sebagai pijakan menuju sistem bansos yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.
