KLIKKALTENG, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah harus berangkat dari aspirasi masyarakat yang diserap secara langsung oleh DPRD melalui kegiatan reses.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penutupan masa sidang 2025 dan pembukaan masa sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (5/1/2026).
Menurut Wagub, laporan hasil reses yang disampaikan oleh masing-masing daerah pemilihan menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah membutuhkan masukan konkret dari lapangan. Di sinilah peran DPRD menjadi sangat penting dalam memastikan suara masyarakat benar-benar terakomodasi dalam program pembangunan,” ucapnya.
Ia juga menilai, sinergi yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif selama ini menunjukkan hasil yang positif, salah satunya melalui penetapan berbagai peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Memasuki tahun 2026, Wagub berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat semakin berkualitas dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, termasuk peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok.
Selain itu, Wagub juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan persatuan dalam menjalankan roda pemerintahan, terlebih di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis Kalimantan Tengah dapat terus tumbuh menjadi daerah yang maju, adil, dan sejahtera,” tegasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi awal dari rangkaian agenda kerja DPRD di tahun 2026 yang diharapkan mampu memperkuat peran legislatif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
