Sebuah simbol budaya populer anime, bendera hitam bergambar bajak laut “One Piece”, menjadi salah satu elemen menonjol dalam demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.
Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Rakyat Kotim Bersatu bersama sejumlah organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, dan GMNI, yang menuntut agar anggota DPRD keluar menemui massa dan menyampaikan permintaan maaf atas represivitas terhadap demonstran, termasuk insiden tragis yang menimpa driver ojol, Affan Kurniawan.
Latar Belakang Pengibaran Bendera
Sebelumnya, fenomena bendera One Piece telah muncul dalam beberapa peristiwa di Kalimantan Tengah:
Pada peringatan HUT ke-80 RI (sekitar 17 Agustus), warga di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, mendapati bendera One Piece berkibar di pinggir jalan berdampingan dengan bendera Merah Putih. Keberadaannya menimbulkan beragam reaksi sebagian mencurigai itu lelucon kreatif, sebagian lagi merasa heran dengan simbol bajak laut tersebut.
Bahkan, saat demonstrasi berlangsung di depan Mapolda Kalteng pada 29 Agustus, suasana memanas water cannon dikerahkan, ban dibakar, dan bendera One Piece dikibarkan di pagar sebagai sindiran terhadap Kapolda yang dianggap “kabur tanggung jawab.”
Makna Simbolis dan Respons Pemerintah
Bendera ini digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap otoritas, mencerminkan bahwa massa tidak takut menghadapi kekuasaan. Meski demikian, fenomena ini juga memicu kekhawatiran. Badan Kesbangpol Kotim bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera tersebut, mengingat Bendera Merah Putih tetap simbol utama nasionalisme. Menurut Sekretaris Kesbangpol, pengibaran bendera selain Merah Putih harus ditempatkan tidak lebih tinggi daripada bendera nasional untuk menghormati Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
Pengibaran bendera One Piece dalam aksi massa di Sampit tidak sekadar simbol anime, melainkan telah berkembang menjadi simbol protes sekaligus ekspresi kritik terhadap pemerintahan. Simbol ini hadir di berbagai momentum, mulai dari perayaan HUT RI hingga demonstrasi di DPRD dan Mapolda, merepresentasikan perlawanan sekaligus ketidakpuasan rakyat terhadap berbagai kebijakan dan tindakan aparat.
