KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok pedalaman melalui sinkronisasi data desa.
Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pelaksanaan Program Huma Betang, program prioritas yang digagas Gubernur Agustiar Sabran sebagai wujud nyata pembangunan inklusif dan berkeadilan di Bumi Tambun Bungai.
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Desa digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (6/11/2025), dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung.
Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data desa yang akurat dan terintegrasi.
“Data bukan sekadar angka, tapi cermin kehidupan masyarakat. Melalui data desa yang valid, kita dapat memastikan program-program pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Sinkronisasi data desa, lanjutnya, akan menjadi fondasi pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera, yang dijadwalkan berjalan pada tahun 2026.
Program ini mengintegrasikan berbagai layanan sosial seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan pangan, serta pemberdayaan petani dan nelayan dalam satu sistem berbasis data terverifikasi.
Sejalan dengan agenda Satu Data Indonesia, Pemprov Kalteng menegaskan bahwa semua kabupaten/kota harus memiliki sistem data yang seragam dan saling terkoneksi.
“Kami tidak ingin ada tumpang tindih data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan satu data, semua kebijakan bisa disusun lebih efisien dan akuntabel,” jelas Leonard.
Ia menambahkan, integrasi data desa juga menjadi langkah penting untuk menghindari ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, duplikasi program, serta kebocoran anggaran.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan unsur Forkopimda, para camat, lurah, kepala desa, serta perangkat daerah dari wilayah tengah dan barat Kalimantan Tengah.
Diskusi berfokus pada penyelarasan sistem pelaporan data, sinkronisasi indikator kesejahteraan masyarakat, serta penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat pemutakhiran data desa secara berkala.
“Pembangunan Kalteng tidak bisa dilakukan hanya dari kantor provinsi. Kuncinya ada di desa, karena desa adalah jantung pembangunan,” kata Leonard menegaskan.
Ia menambahkan, melalui Program Huma Betang, pemerintah ingin memastikan setiap anak di pelosok memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang sama seperti di perkotaan.
“Tidak boleh ada lagi warga Kalteng yang tertinggal karena masalah data. Semua harus terhubung, semua harus dilayani,” tegasnya.
Program Huma Betang menjadi simbol sinergi nilai-nilai lokal Kalimantan Tengah dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan basis data desa yang kuat, program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga membangun sistem perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning).
“Kalteng berkomitmen menjadi provinsi yang membangun dengan data, bukan asumsi. Karena keadilan sosial hanya bisa diwujudkan bila setiap keputusan didasarkan pada kebenaran data,” pungkas Leonard.
Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat integrasi digital pemerintahan desa, sekaligus mendukung visi Kalteng Makin Berkah membangun dari desa untuk kesejahteraan bersama.
