KLIKALTENG,Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat kesiapan aparatur sipil negara (ASN) melalui penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Rencana Kontingensi (RENKON) tahun 2025. Pelatihan ini digagas oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalteng dengan model blended learning, melibatkan baik pejabat manajerial maupun non-manajerial dari Pemprov dan pemerintahan kabupaten/kota di seluruh Kalteng.
Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kalteng, Sunarti, menekankan bahwa perencanaan kontingensi bukanlah sekadar formalitas administrasi. Dokumen ini dianggap vital sebagai alat strategis agar pemerintah daerah mampu merespons situasi darurat dengan cepat, menjaga kelancaran layanan publik, dan melindungi keselamatan masyarakat.
Menurut Kepala BPSDM Provinsi Kalteng, Nunu Andriani, pelatihan ini dirancang agar setiap ASN mampu membuat rencana kontingensi yang aplikatif, realistis, dan disesuaikan dengan karakteristik risiko di daerah masing-masing. Peserta tidak hanya belajar secara virtual tapi juga melalui tugas-tugas mandiri yang menguji kemampuan teknis dan analitis.
Blended learning: kombinasi antara sesi daring (virtual) dan tugas mandiri untuk memperdalam pemahaman materi serta analisis risiko lokal.
Melibatkan pejabat dari dua level pemerintahan: provinsi dan kabupaten/kota, manajerial dan non-manajerial, agar upaya ini menyentuh seluruh struktur ASN.
Pemerintah Provinsi Kalteng berharap pelatihan RENKON 2025 akan menghasilkan aparatur yang tanggap dan sigap dalam menghadapi situasi krisis dan tak terduga, memiliki pedoman operasional kontingensi yang jelas dan berdasarkan analisis risiko daerah, terkoordinasi baik antar instansi ketika menghadapi keadaan darurat agar layanan publik tetap berjalan dengan baik, serta memiliki mindset proaktif: tidak menunggu keadaan memburuk baru bereaksi, tetapi sudah menyediakan langkah-persiapan sejak dini.
Meski pelatihan ini penting, sejumlah tantangan tetap menghadang beragamnya karakteristik risiko di tiap kabupaten/kota (bencana alam, kekeringan, banjir, gangguan sosial) sehingga rencana kontingensi harus spesifik dan lokal, ketersediaan sumber daya (manusia, dana, infrastruktur) untuk mengimplementasikan rencana kontingensi.
Perlu adanya monitoring berkelanjutan agar rencana kontingensi tidak hanya di atas kertas, melainkan siap dijalankan setiap saat, dengan harapan kedepannya pelatihan seperti ini diharapkan akan terus dikembangkan menjadi agenda rutin di pemerintahan daerah, termasuk dalam pembaharuan dokumen-kontingensi seiring perubahan kondisi (cuaca, sosial, ekonomi, teknologi).
Pemerintah daerah juga perlu menjalin kolaborasi lintas sektor termasuk masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari mitigasi risiko kolektif.
