KLIKKALTENG, Jakarta – Upaya memperkuat efektivitas komunikasi publik digagas oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pelatihan kreator konten bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini tak sekadar pelatihan teknis, melainkan transformasi cara pemerintah menyampaikan kebijakan kepada publik.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam sambutannya menyatakan bahwa ASN perlu menguasai konten digital agar informasi kebijakan dapat disampaikan dengan cara menarik, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
“Era digital menuntut komunikasi publik yang interaktif. Melalui pelatihan kreator konten, ASN bukan hanya penyampai kebijakan, tetapi pencerita yang mampu membumikan pesan pemerintah,” ungkap Sekjen.
Pelatihan ini dirancang mencakup berbagai aspek penting yaitu teknik pengambilan gambar dan video berkualitas, penyuntingan dasar (editing) menggunakan perangkat lunak ringan, desain infografis dan visualisasi data serta strategi publikasi konten agar menjangkau audiens luas.
Tujuannya, agar ASN dapat menghasilkan konten kebijakan yang bukan hanya akurat secara fakta, tetapi juga menarik dan bernilai komunikatif tinggi.
Penerapan pelatihan kreator konten ini menghadapi tantangan nyata di masing-masing daerah, terutama daerah terpencil atau kabupaten yang masih minim infrastruktur digital. Beberapa kendala yang diperkirakan muncul:
1. Keterbatasan perangkat (kamera, komputer, koneksi internet)
2. Perbedaan literasi digital antar ASN
3. Dukungan anggaran lokal yang terbatas
Meski demikian, program ini dianggap strategis karena mampu menutup kesenjangan komunikasi antara pusat dan daerah.
Sekjen Kemendagri berharap agar peserta pelatihan tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga penginisiasi perubahan. Setelah pelatihan, mereka diharapkan mampu menerapkan kemampuan baru di kantor mereka, melalui konten yang mendidik masyarakat dan membangun kepercayaan publik.
“Kompetensi konten adalah investasi jangka panjang organisasi. Jika ASN bisa menyuarakan informasi secara efektif, maka keterlibatan masyarakat akan meningkat,” tambahnya.
Pelatihan ini juga sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi digital, dimana ASN menjadi ujung tombak interaksi pemerintah dengan warga dalam ekosistem komunikasi publik.
