KLIKKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan akan tetap menjaga kualitas pelayanan publik meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan proyeksi terbaru, APBD Kalteng hanya mencapai Rp5,3 triliun, turun jauh dibandingkan APBD 2025 yang sebesar Rp8,3 triliun.
Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa penurunan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjaga standar pelayanan minimal di semua sektor.
“Pemotongan itu hal biasa dalam situasi efisiensi fiskal nasional. Yang penting, kita tetap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Leonard, Jumat (14/11/2025).
APBD Mengalami Penurunan Bertahap Sejak 2024
Berdasarkan data Pemprov Kalteng, tren penurunan APBD telah berlangsung selama tiga tahun terakhir, 2024 Rp10,2 triliun, 2025 Rp8,3 triliun, 2026 Diproyeksikan Rp5,3 triliun.
Leonard menekankan pentingnya OPD untuk menyusun program berbasis dampak, bukan sekadar serapan anggaran.
“Semua OPD harus satu pola pikir. Jangan laksanakan program seremonial yang tidak berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
TPP ASN Berpotensi Terdampak
Penurunan APBD diprediksi juga berpengaruh terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalteng. Namun pemerintah memastikan prioritas utama tetap pada pelayanan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, program sosial.
Gubernur Ingatkan ASN Tetap Semangat
Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran telah mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjaga integritas dan kinerja meski menghadapi efisiensi anggaran.
“Saya berharap efisiensi ini tidak menurunkan semangat kerja aparatur di lingkungan Pemprov Kalteng,” ujarnya.
Efisiensi anggaran, menurut Gubernur, adalah tantangan yang harus dihadapi secara profesional.
