Jakarta—Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kini memanfaatkan layar bioskop sebagai medium komunikasi publik. Video Presiden Prabowo Subianto akan ditayangkan sebelum pemutaran film di bioskop-bioskop sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa bioskop dipilih karena memberikan pengalaman audio-visual yang kuat. Dengan kombinasi gambar dan suara di layar besar, pesan pemerintah dinilai bisa tersampaikan lebih utuh.
Selain itu, menurut Fifi, pemerintah ingin memastikan bahwa informasi resmi dan capaian kerja tidak hanya tersebar melalui kanal digital dan media tradisional (televisi, radio, media sosial), tetapi juga lewat alternatif yang memiliki daya tarik dan efektivitas tersendiri. Bioskop dianggap salah satu saluran komunikasi publik yang sah dan wajar digunakan.
Video yang akan diputar berisi berbagai capaian kerja pemerintahan Presiden Prabowo, antara lain produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, peluncuran program-program strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat, program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau jutaan penerima manfaat, penggunaan bioskop sebagai medium komunikasi publik ini menimbulkan beragam reaksi.
Dukungan datang dari mereka yang melihat ini sebagai inovasi komunikasi yang efektif, terutama di era di mana banyak orang mulai jenuh dengan iklan di media sosial dan televisi. Bioskop menjadi momen fokus tanpa banyak gangguan.
Kekhawatiran muncul terkait potensi konten pesan yang dianggap terlalu politis, atau kemungkinan penggunaan anggaran publik untuk promosi yang kurang transparan. Beberapa pihak juga mempertanyakan apakah semua masyarakat (terutama di daerah terpencil) mendapat manfaat dari strategi ini.
Fifi menegaskan bahwa penayangan video di bioskop harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Pemerintah menyatakan bahwa inisiatif ini sah asal tidak melanggar regulasi bioskop, isi konten resmi dan akuntabel, serta tidak diposisikan sebagai propaganda yang merugikan pihak lain.
Penayangan video Presiden di bioskop adalah bagian dari upaya pemerintah memperluas komunikasi publik dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Jika dijalankan dengan prinsip transparansi, keseimbangan informasi, dan efektivitas penyampaian pesan, strategi ini berpotensi membangun kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap pemerintah serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program-program negara.
