KLIKKALTENG, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, saat memimpin rapat entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar di Ruang Rapat Setda Lt. I Muara Teweh, Senin (14/07/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis, para Kepala Perangkat Daerah, serta tim pemeriksa BPK Kalteng yang dipimpin oleh Hang Prakasa. Pertemuan ini merupakan langkah awal pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024, yang akan berlangsung selama 30 hari ke depan.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Indra Gunawan menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dukungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini. Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan akurat,” ujarnya.
Indra menambahkan, hasil pemeriksaan dari BPK akan menjadi dasar penting untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah ke depan. Ia berharap pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan sesuai dengan prinsip good governance.
“Kami berharap hasil pemeriksaan dapat membantu kami mengevaluasi sekaligus memperbaiki berbagai kelemahan, agar pengelolaan keuangan di Barito Utara semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Hang Prakasa, selaku Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan bahwa tujuan dari pemeriksaan ini adalah memastikan seluruh pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“BPK akan memeriksa laporan keuangan daerah, mencakup penerimaan, pengeluaran, hingga pengelolaan aset. Selain itu, kami juga akan menilai sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi keterbukaan dan kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama proses audit berlangsung. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara BPK dan pemerintah daerah akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan serta mendorong opini laporan keuangan yang lebih baik.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui jajaran perangkat daerah berkomitmen untuk mendukung penuh pemeriksaan yang dilakukan BPK. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin Barito Utara menjadi daerah yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga berorientasi pada hasil dan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat,” tutup Indra Gunawan.
