KLIKKALTENG, Jakarta — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengambil peran aktif dalam memperkuat kebijakan lingkungan hidup sekaligus mendukung agenda strategis nasional. Hal ini tercermin dalam pertemuan Gubernur Kalimantan Tengah dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, yang membahas optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penguatan ketahanan pangan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026), menjadi forum koordinasi penting dalam menyelaraskan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam pemaparannya, Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan bahwa karakteristik wilayah Kalteng yang didominasi kawasan hutan memerlukan pendekatan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Sekitar 81 persen wilayah Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan, sementara sisanya merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga.
“Zona APL memiliki peran strategis sebagai buffer zone kawasan hutan. Oleh karena itu, dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur lingkungan di wilayah tersebut menjadi kunci menjaga keseimbangan ekosistem,” jelas Gubernur.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan tata air melalui normalisasi sungai sebagai langkah mitigasi bencana. Ketersediaan dan pengendalian air dinilai krusial untuk mencegah banjir di musim hujan sekaligus menjaga kelembapan lahan gambut saat musim kemarau guna menekan risiko Karhutla.
Selain isu lingkungan, Gubernur menegaskan komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, Kalteng siap menjalankan mandat pemerintah pusat sebagai salah satu daerah penopang utama penyediaan pangan nasional secara berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kementerian Kehutanan menyatakan dukungan terhadap optimalisasi DBH-DR untuk kegiatan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Prov. Kalteng Juni Gultom, serta Kepala BKAD Prov. Kalteng Safiri.
