Gelaran Piala Dunia 2026 terancam diwarnai ketegangan politik internasional. Kebijakan pembatasan visa Amerika Serikat terhadap puluhan negara memunculkan wacana boikot dari sejumlah negara besar yang berpeluang tampil di ajang sepak bola empat tahunan tersebut.
Sebagai salah satu tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko, Amerika Serikat diharapkan mampu menjamin akses dan kenyamanan bagi seluruh elemen Piala Dunia. Namun kebijakan visa yang bersifat selektif justru memicu kritik keras dari berbagai pihak.
Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada suporter, tetapi juga pejabat federasi sepak bola, delegasi non-teknis, hingga tamu resmi negara peserta. Situasi ini dianggap mencederai prinsip netralitas dan kesetaraan dalam olahraga internasional.
Selain isu visa, langkah kebijakan luar negeri AS yang agresif, mulai dari tekanan ekonomi terhadap Eropa hingga keterlibatan militer di sejumlah kawasan, turut memperkeruh suasana jelang Piala Dunia 2026. Sejumlah negara menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan turnamen.
Bagi FIFA, polemik ini menjadi ujian besar. Piala Dunia 2026 bukan hanya yang terbesar dari sisi jumlah peserta, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan politik yang sangat strategis. Potensi boikot dari negara-negara kuat dikhawatirkan dapat menurunkan kredibilitas dan daya tarik turnamen.
Hingga kini, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kemungkinan boikot, namun komunikasi intensif dengan pemerintah tuan rumah disebut terus dilakukan guna memastikan Piala Dunia 2026 tetap berjalan sesuai prinsip olahraga universal.
