KLIKKALTENG, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya kewaspadaan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, setelah angka inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen year-on-year (YoY) angka tertinggi sepanjang tahun berjalan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin (17/11/2025).
Dalam arahannya, Wamendagri menyebut posisi Indonesia berada di peringkat 88 dari 186 negara secara global, serta peringkat 8 di kawasan ASEAN. Ia menilai lonjakan inflasi dipengaruhi dinamika internasional dan kondisi domestik, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru.
“Kenaikan inflasi di Oktober tidak bisa dilepaskan dari kondisi global, mulai dari dampak shutdown pemerintahan federal di Amerika Serikat hingga deflasi yang sedang terjadi di Cina,” jelasnya.
Dinamika Global dan Domestik Pengaruhi Tekanan Inflasi
Bima menjelaskan bahwa krisis properti di Cina dan kenaikan harga emas turut memberi andil pada perubahan harga barang di banyak negara, termasuk Indonesia. Sementara di dalam negeri, komoditas seperti cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, wortel, serta emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi month-to-month.
“Daerah harus sigap merespons kondisi cuaca, gangguan distribusi, serta potensi kenaikan harga menjelang libur panjang. Ini penting untuk menjaga stabilitas,” tegasnya.
Ia turut memaparkan daftar provinsi dengan inflasi tertinggi, seperti Sumatera Utara (4,97%), Riau (4,95%), dan Aceh (4,66%), serta daerah dengan inflasi rendah, termasuk Papua (0,53%) dan Maluku Utara (1,18%).
Penguatan Peran Pemda dalam Pengendalian Inflasi dan Program Nasional
Selain isu inflasi, Rakor juga membahas peran Pemda dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan evaluasi dukungan daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Wamendagri meminta daerah mendorong sinergi lintas sektor agar program prioritas nasional berjalan baik.
Acara turut dihadiri pejabat tinggi kementerian dan lembaga, seperti Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto, Dirjen PKP Imran, dan sejumlah pimpinan unit kerja terkait.
