KLIKKALTENG, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinergi antardaerah dan kepemimpinan kolaboratif dalam mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi prioritas pemerintahan 2025–2030.
Program besar tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, yang bertujuan mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperkuat fondasi ekonomi lokal di seluruh Indonesia.
“Pemerintah daerah adalah ujung tombak keberhasilan program nasional. Semua kepala daerah harus hadir, mengawal, dan memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Bima dalam arahannya di hadapan 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2025, di Lemhannas, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Bima menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia mendorong pola “pemerintahan gotong royong” di mana kabupaten, kota, dan provinsi saling melengkapi, bukan bersaing.
“Kita sedang memasuki babak baru tata kelola pemerintahan. Saatnya membangun sistem kolaboratif antardaerah agar pembangunan berjalan efisien dan berkeadilan,” tegasnya.
Menurutnya, program MBG dan Kopdeskel Merah Putih dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal jika diimplementasikan secara terintegrasi. Misalnya, bahan pangan untuk program makan bergizi dapat dipasok langsung dari koperasi petani lokal, sehingga menciptakan rantai ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Selain fokus pada penguatan program strategis nasional, Bima juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis kawasan (aglomerasi) sebagai solusi untuk permasalahan klasik daerah, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, dan ketimpangan infrastruktur.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo telah menyetujui pembentukan Dewan Aglomerasi Nasional yang akan mengkoordinasikan kebijakan lintas daerah, termasuk dalam perencanaan tata ruang (RTRW), transportasi publik, dan manajemen lingkungan.
“Aglomerasi bukan hanya konsep, tapi cara berpikir baru agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat. Dengan sinergi wilayah, kita ingin seluruh daerah berkembang merata,” jelasnya.
Bima mencontohkan bagaimana model kolaborasi antarwilayah di Tiongkok dan Korea Selatan berhasil menciptakan pemerataan pembangunan tanpa mengorbankan otonomi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengingatkan bahwa kepala daerah tidak boleh sekadar menunggu arahan pusat, melainkan harus proaktif dan inovatif dalam mengimplementasikan program nasional.
Ia mencontohkan keberhasilannya saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor, di mana ia meniru kebijakan pengelolaan sampah milik Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, hingga akhirnya Bogor berhasil meraih Piala Adipura.
“Saya tidak malu belajar dari daerah lain. Pemerintah daerah harus saling meniru hal baik. Kolaborasi dan adaptasi adalah kunci kemajuan,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Bima menutup arahannya dengan pesan inspiratif kepada seluruh kepala daerah agar menjadi “konduktor pembangunan” di wilayahnya masing-masing.
Ia menekankan, keberhasilan pemerintah pusat bergantung pada sinergi, inovasi, dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.
“Kepala daerah adalah konduktor di wilayahnya. Tugasnya menjaga harmoni antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar pembangunan berjalan dengan irama yang selaras,” pungkasnya.
