KLIKKALTENG,Sampit – Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, menyatakan kecewa terhadap sikap sebagian besar perusahaan di Kotawaringin Timur dan Seruyan yang mengabaikan undangan Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah. Dari 65 perusahaan yang diundang, hanya 6 direktur yang hadir langsung, sementara 32 perusahaan memilih diwakilkan.
Dalam pembukaan rakor di Gedung Serba Guna Sampit, Jumat malam (19/9/2025), Agustiar menegaskan bahwa undangan tersebut secara spesifik ditujukan kepada para direktur perusahaan bukan kepada wakil.
“Saya malas sebenarnya menyampaikan ini, tapi faktanya yang hadir hanya enam direktur. Sisanya banyak diwakilkan. Kalau merasa bukan direktur, sebaiknya tinggalkan ruangan ini.” ungkapnya.
Bagi gubernur, kehadiran pimpinan tertinggi perusahaan merupakan bentuk penghormatan terhadap pemerintah dan menunjukkan komitmen terhadap kewajiban perusahaan, seperti pajak dan tanggung jawab sosial.
Agustiar tidak hanya mengkritik ketidakhadiran para direktor, tetapi juga menyentil aspek-aspek kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan pemerintahan provinsi, antara lain Corporate Social Responsibility (CSR) yang dianggap tidak konsisten, Penggunaan kendaraan perusahaan dengan pelat luar daerah yang mempercepat kerusakan jalan di wilayah Kalteng serta keengganan memenuhi kewajiban pajak dan tanggung jawab lainnya yang berdampak pada pendapatan asli daerah dan pembangunan infrastruktur.
Gubernur juga memberi peringatan tegas ia menetapkan batas waktu satu minggu bagi perusahaan-perusahaan yang “bandel” terutama terkait kewajiban pajak untuk segera memenuhi kewajibannya.
Selanjutnya, ia menyiratkan akan melakukan tindakan jika perusahaan terus mengabaikan undangan pemerintah maupun tanggung jawab lainnya.
Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah kali ini menjadi cermin bahwa masih ada jarak signifikan antara harapan pemerintah dan realita kehadiran perusahaan di tingkat pimpinan. Panggilan Agustiar Sabran agar direktur hadir langsung bukan hanya soal formalitas, namun soal tanggung jawab, rasa hormat terhadap aturan, dan keterlibatan nyata dalam pembangunan daerah. Tonjolan ini bisa menjadi momentum agar perusahaan lebih serius dalam menjalankan peran mereka sebagai bagian dari kemajuan wilayah.
